Semarang – Keterbukaan informasi menjadi salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka, juga sebagai unsur pemenuhan informasi terhadap publik. Dalam rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Magelang melakukan presentasi uji publik keterbukaan informasi pada Rabu (20/11/2024) di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Sekda Jateng, Slamet AK. Ia menekankan bahwa transparansi informasi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Ia juga menjelaskan prinsip Maximum Access Limited Exemption (MALE), yang memberikan akses informasi publik secara luas dengan pengecualian yang ketat.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, menyatakan bahwa uji publik 2024 diikuti oleh 300 badan publik, meningkat dari 250 pada 2023. Proses evaluasi ini akan dilakukan dalam dua hari dengan panelis dari berbagai sektor, seperti media, kesehatan, masyarakat, dan teknologi informasi. Penilaian akan fokus pada komitmen anggaran, inovasi, serta kualitas pelayanan informasi publik. Indra juga menilai kinerja badan publik Pemprov Jateng sangat baik, terbukti dengan enam kali berturut-turut meraih penghargaan provinsi informatif.

Pemerintah Kota Magelang menjadi salah satu Badan Publik di Jawa Tengah yang lolos sampai dengan tahap uji publik tahun 2024 bersama dengan Pjs. Wali Kota Magelang Ahmad Aziz, S.E,M.Si hari ini memaparkan komitmen Kota Magelang dalam membangun pemerintahan terbuka dan akuntabel untuk peningkatan kualitas partisipasi dan kebijakan publik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang di raih oleh Kota Magelang pada tahun ini. Dalam paparannya, Aziz menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk terus menjadi badan publik yang transparan untuk Masyarakat. Hal ini didukung dengan meningkatnya permohonan informasi dan pengaduan publik yang masuk dan telah diselesaikan oleh Pemkot Magelang di tahun 2024.

“Adanya komitmen kami dalam menjaga kualitas pelayanan publik nampak dari tingginya permohonan informasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang masuk dan telah diselesaikan walaupun anggaran pelayanan publik kami di tahun 2024 menurun cukup banyak dari tahun 2023.” Ujar Aziz.

Ia juga megatakan bahwa Pemkot Magelang terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melayani masyarakat, dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintah. Hal ini bertujuan agar setiap staf di lingkungan Pemkot Magelang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, Pemkot Magelang juga aktif memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi serta menyampaikan pengaduan secara langsung melalui berbagai platform digital yang tersedia. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkot Magelang berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.